KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi yang terdampak fenomena iklim El Nino di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan tersebut merupakan bagian dari mitigasi bencana iklim untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga produktivitas lahan irigasi, hingga membantu pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
1.760 Lokasi Sudah Ditangani
Dody memaparkan, dari total 2.200 lokasi yang mendapatkan penanganan, sebanyak 1.677 lokasi merupakan kawasan permukiman warga.
Kemudian, 240 lokasi berada di daerah irigasi atau lahan sawah, sedangkan 283 lokasi lainnya merupakan area yang terdampak karhutla.
Hingga awal September 2026, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai mendapatkan intervensi. Sementara itu, 440 lokasi lainnya masih terus dipercepat penanganannya di lapangan.
53.052 Hektare Sawah Diselamatkan
Di sektor pertanian, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memulihkan pasokan air, mulai dari pemompaan air hingga pembersihan saluran irigasi.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air dan menyelamatkan areal sawah seluas 53.052 hektare (ha) dari dampak kekeringan.
Sementara pada sektor permukiman, Kementerian PU telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 14,1 juta liter.
Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat yang mencapai 857.725 jiwa.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” tegas Dody.
Jawa Jadi Wilayah dengan Lokasi Kekeringan Terbanyak
Secara geografis, penanganan kekeringan paling banyak dilakukan di Pulau Jawa dengan total 1.291 lokasi.
Selanjutnya, Kalimantan mencatat 412 lokasi, Sulawesi sebanyak 199 lokasi, dan Sumatra sebanyak 124 lokasi.
Pemerintah berkomitmen memperkuat pemantauan secara berkala untuk memastikan ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika kondisi iklim.
Penanganan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian dan mengantisipasi dampak karhutla akibat kondisi kekeringan.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
