KABAREKONOMI.CO.ID, Manokwari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin mempertegas komitmennya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia Timur.
Jumat lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari—sebuah langkah strategis untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM, serta meningkatkan pelindungan konsumen.
Mahendra menegaskan bahwa keberadaan OJK di daerah memiliki peran vital.
“OJK di daerah bukan sekadar perpanjangan tangan dari pusat, tetapi ujung tombak yang mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kantor baru ini, OJK menargetkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan berjalan lebih efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan diyakini akan semakin kuat sehingga pertumbuhan ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terdorong lebih cepat.
Gubernur Papua Barat Daya Dominggus Mandacan menyambut positif kehadiran OJK, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada OJK yang menunjukkan komitmen nyata menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong perkembangan ekonomi Papua Barat,” kata Dominggus.
Acara peresmian turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Anggota DPD RI Papua Barat Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, serta para pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya dipimpin Budi Rahman yang kini bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di 13 wilayah administratif, meliputi Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Potret Industri Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (per November 2025):
1. 178 kantor cabang bank umum konvensional
2. 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
3. 74 kantor lembaga jasa keuangan nonbank, terdiri dari:
4. 18 jaringan kantor sektor Pasar Modal
5. 56 jaringan kantor Perasuransian, Pergadaian, dan PNM
Dengan jaringan yang cukup besar ini, keberadaan kantor OJK baru diharapkan menjadi penggerak utama peningkatan akses keuangan, pertumbuhan UMKM, dan stabilitas sistem keuangan di wilayah Indonesia Timur. (***)
