KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Seruan untuk menghentikan ekspansi ritel modern kembali menguat di parlemen. Pemerintah pusat didorong agar mengambil langkah tegas dengan membatasi bahkan menghentikan penerbitan izin minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret.
Wacana tersebut dikaitkan dengan agenda besar penguatan ekonomi desa melalui koperasi sebagai fondasi kemandirian masyarakat dan pemerataan ekonomi nasional.
Namun demikian, gagasan tersebut menuai respons beragam dari kalangan pelaku usaha. Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, mengingatkan agar pemerintah bersikap sangat hati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.
Menurutnya, ritel modern selama ini telah terbukti berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di berbagai daerah di Indonesia.
“Alfamart dan Indomaret bukan hanya soal bisnis ritel, tetapi juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang signifikan. Jika ekspansi mereka dibatasi tanpa kajian matang, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dari sisi ketenagakerjaan,” ujar Rafki saat dimintai komentarnya oleh KE Group pada Selasa (24/2/2026) pagi.
Ia menilai, apabila pembatasan dilakukan semata-mata untuk memberi ruang bagi Kopdes Merah Putih, maka pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kesiapan koperasi tersebut untuk bersaing secara sehat.
Menurut Rafki, persaingan justru menjadi faktor penting dalam membentuk kinerja bisnis yang efisien dan berkelanjutan.
“Dalam dunia usaha, kehadiran pesaing dari sektor swasta akan mendorong Kopdes Merah Putih menjadi lebih baik. Persaingan menciptakan dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan harga yang kompetitif. Jika persaingan dihilangkan, insentif untuk berkinerja lebih baik juga ikut menghilang,” jelasnya.
