KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (month to month/mtm), berbalik arah dibandingkan Januari 2026 yang mengalami deflasi 0,09 persen (mtm).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,94 persen (yoy). Meski demikian, inflasi Kepri masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,76 persen (yoy).
Kepri juga tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima secara nasional dan terendah ketiga di wilayah Sumatera.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto saat ditemui awak media pada Selasa (3/3/2026) mengatakan bahwa, tekanan inflasi Februari terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas tertentu di tengah dinamika global dan meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Inflasi Februari terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 2,10 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya harga emas seiring berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global,” ujar Rony.
Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat inflasi 0,87 persen (mtm) dengan andil 0,08 persen. Kenaikan harga nasi dengan lauk menjadi pendorong utama, sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku pangan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut menyumbang inflasi sebesar 0,40 persen (mtm) dengan andil 0,11 persen. “Kenaikan harga beras dan cabai merah seiring meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi faktor utama,” jelasnya.
Secara spasial, inflasi terjadi di tiga kabupaten/kota IHK di Kepri. Kota Batam mencatat inflasi 0,40 persen (mtm) atau 3,13 persen (yoy), Tanjungpinang 0,99 persen (mtm) atau 5,83 persen (yoy), dan Karimun 0,01 persen (mtm) atau 4,13 persen (yoy).
Rony menegaskan, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang solid. Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri terus memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan ketahanan pangan, dengan penguatan di sisi hulu untuk menjamin pasokan, pengendalian inflasi jangka pendek yang lebih komprehensif, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ungkap Rony.
Sepanjang Februari 2026, sejumlah langkah stabilisasi harga telah dilakukan, antara lain High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lingga dan Bintan, publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah serentak di Kepri.
Memasuki Maret 2026, Rony mengingatkan adanya sejumlah potensi tekanan inflasi yang perlu diwaspadai, seperti tren kenaikan harga emas dunia dan peningkatan permintaan pangan serta angkutan udara menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Namun demikian, terdapat faktor penahan inflasi, antara lain musim panen sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta potensi peningkatan pasokan hasil laut seiring meredanya puncak musim angin utara.
“Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi Kepri tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2026 melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta koordinasi yang semakin erat,” tutupnya. (Iman )
