KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lantai 5 Gedung Pemko Batam, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, kehadiran KPK memberikan energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi KPK dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, posisi Batam sebagai daerah strategis dan kawasan investasi unggulan membuat penguatan sistem pencegahan korupsi menjadi prioritas utama.
Amsakar menambahkan, struktur kepemimpinan yang terintegrasi dengan jabatan ex-officio Wali Kota sebagai Kepala BP Batam menjadi peluang besar untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan investasi.
Dalam implementasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Pemko Batam mencatat capaian positif dengan nilai 94,21 pada 2025. Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
