KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi, serta ekspektasi kenaikan suku bunga dunia.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada 28 Oktober 2026 lalu. Di tengah berbagai tantangan eksternal, OJK terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.
Salah satu fokus utama OJK adalah meningkatkan pengawasan terhadap Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dalam mengakses produk maupun layanan keuangan.
Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan 150 peringatan tertulis, 51 sanksi denda, serta enam instruksi tertulis dalam penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK dan pelindungan konsumen.
Selain itu, dalam pengawasan laporan penilaian sendiri, OJK mencatat delapan sanksi denda. Sementara pengawasan perilaku PUJK menghasilkan 77 peringatan tertulis dan 44 sanksi denda.
Adapun terhadap kewajiban pelaporan literasi dan inklusi keuangan, OJK mencatat 16 peringatan tertulis dan 29 sanksi denda.
OJK juga mencatat upaya pengembalian kerugian konsumen yang melibatkan 157 PUJK dengan nilai mencapai Rp84,34 miliar.
Di sisi lain, upaya pemberantasan penipuan di sektor keuangan terus diperkuat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
