KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong percepatan integrasi tata kelola lalu lintas barang antarwilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing investasi di kawasan tersebut.
Ketua Umum Kadin Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa Batam, Bintan, dan Karimun memiliki karakteristik ekonomi berbeda, tetapi sesungguhnya saling melengkapi dan berpotensi tumbuh sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Lalu Lintas Barang Antar Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun yang digelar di Planet Holiday Hotel & Residence Batam, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mustava, Batam memiliki kekuatan pada sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa logistik. Sementara Bintan mempunyai potensi industri, pariwisata, dan perdagangan. Adapun Karimun memiliki keunggulan pada sektor industri, perdagangan, maritim, serta sumber daya alam.
Namun, potensi besar ketiga kawasan tersebut belum sepenuhnya didukung kelancaran pergerakan barang antarwilayah.
Dunia usaha masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari harmonisasi prosedur antar kawasan, panjangnya proses administrasi, belum optimalnya integrasi sistem informasi, biaya logistik, hingga kepastian mekanisme distribusi barang.
“Jangan sampai batas administratif dan perbedaan mekanisme pelayanan justru menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi yang sesungguhnya saling terhubung,” tegas Mustava.
Kadin Kepri menilai penyelesaian persoalan lalu lintas barang tidak cukup hanya melalui kebijakan kemudahan berusaha. Kepastian implementasi di lapangan juga menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha.
