KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Langkah kaki Amsakar Achmad terdengar mantap ketika memasuki ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu membawa sebuah misi penting: memperjuangkan tambahan anggaran agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional.
Hari itu, RDP yang dipimpin Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026. Bagi Amsakar, forum tersebut lebih dari sekadar pembahasan teknis, melainkan kesempatan untuk menegaskan peran Batam dalam peta pembangunan nasional.
“BP Batam dituntut mendukung prioritas nasional, khususnya peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan. Tahun 2026 adalah momentum krusial, karena memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029, yang menjadi pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya lantang.
Pemerintah menetapkan pagu BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 18,18 persen dari 2025 yang sebesar Rp2,071 triliun. Dana itu terbagi dalam dua program besar: Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun (45 persen) untuk operasional, kepegawaian, dan pelayanan publik, serta Program Pengelolaan Kawasan Rp1,348 triliun (55 persen) untuk pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
Secara rinci, belanja infrastruktur darat diproyeksikan Rp481,33 miliar, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar.
