KABAREKONOMI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti ketimpangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam kunjungan kerja ke daerah tersebut.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) sejak 2021.
“Selama ini pembangunan di Kepri terlalu terpusat di Batam. Sementara daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang belum mengalami kemajuan signifikan, meskipun statusnya juga sudah FTZ,” ujar Dede Yusuf saat memimpin rapat bersama Komisi II DPR RI dan jajaran Pemprov Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (29/9/2025).
Politikus Partai Demokrat itu menilai belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) terkait badan pengelola FTZ di luar Batam menjadi hambatan utama.
“Kita butuh lembaga pengelola seperti BP Batam yang langsung di bawah Presiden atau setara kementerian. Tanpa itu, pengembangan FTZ di daerah lain akan jalan di tempat,” tegasnya.
