KABAREKONOMI.CO.ID, Batam — Para petugas pandu dan perusahaan penyedia jasa pemanduan serta penundaan kapal di Batam diketahui tengah diliputi kekhawatiran dalam melaksanakan tugasnya. Situasi ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan di wilayah tersebut.
Ketua Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Kota Batam, Osman Hasyim, mengungkapkan bahwa kondisi carut-marut dunia pelayaran dan pelabuhan di Batam dapat berdampak serius terhadap berbagai sektor, mulai dari industri maritim, perekonomian daerah, hingga distribusi kebutuhan masyarakat.
“Hampir seluruh kebutuhan industri dan masyarakat bergantung pada kelancaran pelayanan pelayaran dan pelabuhan. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, perekonomian Batam akan sangat terganggu,” ujar Osman saat dihubungi KABAREKONOMI.CO.ID, pada Rabu (8/10/2025) pagi.
Menurutnya, ketidakjelasan aturan dan kebijakan membuat para petugas pemanduan merasa takut untuk melaksanakan tugas karena khawatir akan diperiksa, berurusan dengan hukum, bahkan terancam pidana.
“Saat ini perusahaan dan para petugas pemanduan serta penundaan meminta perlindungan dari negara agar dapat bekerja dengan aman tanpa rasa waswas,” tambahnya.
