ALMI Batam menilai, ketidakpastian hukum ini berpotensi menurunkan kepercayaan dunia pelayaran terhadap Batam, karena kapal-kapal bisa saja enggan melakukan kegiatan di wilayah tersebut.
Osman menjelaskan, Aliansi Maritim Indonesia – Batam yang terdiri dari berbagai asosiasi kepelabuhanan, praktisi, dan akademisi maritim, menyerukan agar seluruh pihak terkait — termasuk instansi pemerintah dan aparat penegak hukum — duduk bersama mencari solusi menyeluruh.
“Penyelesaian harus mempertimbangkan asas formil, yuridis, manfaat, serta kepentingan ekonomi nasional. Batam adalah barometer perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” tegasnya.
ALMI juga menilai, persoalan yang terjadi saat ini merupakan kesalahan kolektif akibat adanya dualisme kewenangan antara instansi yang berwenang di bidang pelabuhan, seperti KSOP dan BP Batam. Kondisi ini disebut telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas.
“Pada prinsipnya, tidak boleh ada dualisme atau tumpang tindih kewenangan, apalagi dua pungutan PNBP pada satu objek yang sama,” kata Osman.
