APBMI berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi kebijakan single operator tersebut agar tidak menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menjaga keberlangsungan usaha bongkar muat lokal.
“Kami minta kebijakan yang adil, agar pekerja tetap bisa bekerja, usaha tetap berjalan, dan iklim ekonomi pelabuhan Batam tetap sehat,” tutup Budi.(Iman Suryanto)
Kepri Optimistis Kejar Lonjakan Wisatawan di Tengah Tantangan Global
OJK dan Pemprov Sumsel Sinergi Lepas Ekspor Perdana Produk Turunan Kelapa
Semangat Kartini di SPBU, Pertamina Apresiasi Peran Perempuan di Sektor Energi
Golkar Kepri Solid! Musda V Tetapkan Ketua Baru Secara Aklamasi
PAD Batam Lampaui 50 Persen APBD, Wali Kota Tekankan Pentingnya Taat Pajak
Musda V Golkar Kepri, Konsolidasi Partai untuk Kepri Maju dan Makmur
