KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Kepri melalui Barenlitbang bersama DPRD Kepri, yang digelar di Hotel Harper Thamrin, Kota Batam, Selasa (24/6/2025) menuai protes sejumlah pihak.
Mengingat, kondisi ini dipandang berbagai pihak ketatnya efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah ditambah lagi baik DPRD maupun Pemprov Kepri memiliki gedung mewah untuk rapat yang berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, yang bisa dijadikan ruangan pertemuan. Termasuk gedung Graha Kepri, yang berada di Kota Batam.
Merespon hal tersebut, Ketua APINDO Kota Batam Dr. Rafki Rasyid, SE. MM menegaskan bahwa saat ini pelaku usaha hotel dan restoran melaporkan penurunan omset sebesar 40 persen akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat sampai daerah.
Efisiensi ini, sedikit banyak berdampak karena aparat pemerintah mulai mengurangi kegiatan di luar kantor yang biasanya melibatkan hotel dan restoran sebagai tempat penyelenggara kegiatan.
Penurunan omset ini kalau terus menerus dibiarkan akan berdampak pada efisiensi yang juga akan dilakukan pihak hotel dan restoran yang bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja berupa PHK.
“Bisa kita bayangkan dampak buruknya kepada peningkatan pengangguran jika PHK benar-benar terjadi akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah tersebut,” jelas Rafki saat dihubungi awak media pada Rabu (25/6/2025).
Mendagri Tito Karnavian dengan mempertimbangkan hal ini, kemudian telah membuat pernyataan terbuka yang membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan rapat-rapat ataupun kegiatan lainnya di Hotel dan Restoran. Untuk teknisnya diserahkan kepada diskresi pemerintah daerah masing-masing.
Oleh karena itu, APINDO Kota Batam mengapresiasi Bappeda Provinsi Kepri dan DPRD Provinsi Kepri yang kemudian menyambut seruan Kemendagri ini dengan menyelenggarakan rapat pembahasan RPJMD Kepri di salah satu hotel di Batam.
“Mengapa di Hotel? Kita tentu bisa membayangkan rapat-rapat seperti ini menghadirkan banyak OPD dan peserta rapat lainnya yang membutuhkan ruangan yang besar. Kemudian rapatnya akan dilakukan marathon berhari-hari dari pagi sampai malam. Tentunya dengan karakteristik rapat seperti ini lebih tepat jika diadakan di Hotel,” tegasnya.
APINDO Kota Batam menghimbau apa yang sudah diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Kepri ini dapat diikuti oleh OPD lainnya di Kepri. Juga diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Kepri. Demi menjaga hidupnya kegiatan usaha hotel dan restoran yang ada di Kepri.
Hotel dan restoran yang ada di Kepri selama ini menjadikan kegiatan pemerintah sebagai salah satu sumber pemasukan utama untuk menjaga aktivitas usahanya tetap berjalan. Jangan sampai pemerintah daerah membiarkan saja sektor usaha hotel dan restoran mati perlahan-lahan karena tidak ada lagi kegiatan pemerintah di hotel dan restoran.
“Untuk itu APINDO menghimbau kepada setiap kepala daerah yang ada di Kepri agar mendorong aparatur pemerintah yang ada untuk berkegiatan di Hotel dan Restoran. Karena dampaknya akan dirasakan juga oleh banyak pengusaha UMKM dan para pekerja sekaligus pengusaha yang bergerak di bidang usaha hotel dan restoran tersebut,” tegasnya. (iman)
