KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat langkah untuk mengatasi persoalan konektivitas internet di wilayah perbatasan dan kepulauan. Pemerintah menargetkan 207 titik blank spot di Kepri dapat ditangani melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi satelit.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas strategi pemerataan jaringan internet di Kepri yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Sekitar 98 persen wilayah Kepri merupakan lautan sehingga pembangunan jaringan telekomunikasi berbasis infrastruktur darat menghadapi tantangan tersendiri.
Untuk mempercepat penanganan blank spot, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan tersebut nantinya melibatkan sejumlah operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dengan memanfaatkan pita frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz dipilih karena memiliki jangkauan yang relatif luas sehingga dinilai lebih efisien untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit. Pemanfaatannya diharapkan dapat memperluas layanan internet 4G dan 5G hingga ke kawasan pelosok dan pulau-pulau terluar.
207 Titik Blank Spot Jadi Sasaran
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, terdapat 207 titik yang masih menghadapi persoalan konektivitas di Kepri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 titik masuk kategori tidak memiliki sinyal, sementara 177 titik lainnya tergolong memiliki sinyal lemah atau poor coverage.
Selain pembangunan BTS, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi satelit sebagai solusi untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.
Optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan Palapa Ring, serta pengembangan teknologi satelit lainnya menjadi bagian dari strategi memperluas akses internet masyarakat di wilayah kepulauan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan konektivitas tanpa sepenuhnya bergantung pada pembangunan jaringan kabel atau menara telekomunikasi di setiap wilayah.
Konektivitas Jadi Penopang Masyarakat Perbatasan
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai persoalan konektivitas bukan sekadar masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya, akses internet berkaitan erat dengan kedaulatan wilayah perbatasan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Ia mengatakan keterbatasan jaringan internet telah memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Sejumlah program pemerintah seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah juga menghadapi tantangan akibat minimnya infrastruktur pendukung.
Nyanyang juga menyoroti kebutuhan konektivitas bagi sekitar 78.000 nelayan yang tinggal di kawasan pesisir Kepri.
Menurutnya, keberadaan internet yang memadai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap mobilitas fisik untuk mendapatkan layanan pemerintah maupun mengakses berbagai kebutuhan digital.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” ujarnya.
Komdigi Dorong Efisiensi Infrastruktur Digital
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat akan berperan sebagai fasilitator sekaligus akselerator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Kepri.
Menurutnya, kombinasi teknologi Device-to-Device (D2D) dengan pemanfaatan alokasi frekuensi baru menjadi bagian dari transformasi untuk menghadirkan konektivitas yang lebih efisien dan inklusif.
Teknologi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Kepri yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan jaringan telekomunikasi.
Wayan menegaskan, pembangunan infrastruktur digital tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jaringan, tetapi juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” tegasnya.
