KAAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA — Ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) menjadi perhatian pemerintah setelah cadangan operasionalnya tercatat berada di kisaran 16 hingga 18 hari. Peningkatan konsumsi akibat pergeseran penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, penurunan ketahanan stok tersebut hanya terjadi pada Pertalite. Sementara itu, pasokan BBM jenis lain, termasuk Solar dan bensin nonsubsidi, masih dalam kondisi aman.
“Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Bahlil menjelaskan, meningkatnya konsumsi Pertalite dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Perbedaan harga yang dinilai cukup ekonomis membuat sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite.
“Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai (RON) 92 dan 95, itu di-shifting ke (RON) 90 karena harganya berbedanya cukup ekonomis ini. Itu sebenarnya masalahnya,” jelasnya.
Meski ketahanan stok Pertalite masih berada di bawah 20 hari operasi, pemerintah menargetkan peningkatan cadangan tersebut hingga mencapai kisaran 20 hari dalam waktu dekat. Menurut Bahlil, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
Ia menegaskan, stok Pertalite yang berada di kisaran 16 hingga 18 hari tidak berarti pasokan telah berada di bawah standar minimum.
“Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak,” tandasnya.
Pertamina Diminta Percepat Distribusi BBM
Selain menyoroti ketahanan stok Pertalite, Bahlil juga menanggapi persoalan antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah telah meminta PT Pertamina untuk mempercepat distribusi guna mengantisipasi kendala pasokan di daerah.
Salah satu persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan distribusi BBM dari Jawa Timur menuju Bali dan sejumlah wilayah lain yang mengandalkan transportasi laut.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pertamina diminta menambah jumlah kapal agar pengiriman BBM dapat berlangsung lebih cepat dan risiko gangguan pasokan bisa diminimalkan.
“Yang Pertamina laporkan ke saya tadi adalah distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat, terkait dengan kapal. Saya tadi memerintahkan mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” pungkasnya.
SUMBER: KONTAN
