KABAREKONOMI.CO.ID, Tanjung Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, serta dihadiri jajaran direksi dan komisaris BUMD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri, serta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang yang akrab disapa ‘Bang Nyanyang’ menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” ujar Bang Nyanyang.
Ia menekankan bahwa tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan evaluasi maupun merumuskan kebijakan strategis yang tepat.
Lebih lanjut, Bang Nyanyang menjelaskan bahwa kinerja BUMD juga berkaitan langsung dengan indikator utama dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, khususnya return on asset (ROA) sebagai tolok ukur kinerja perusahaan daerah.
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
