Dalam paparannya, Zaki mengidentifikasi beberapa persoalan, mulai dari belum adanya kebijakan daerah khusus yang mengatur implementasi BGH hingga belum terintegrasinya koordinasi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan para pemangku kepentingan.
Selain itu, investasi awal untuk penerapan teknologi bangunan hijau masih menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha.
Keterbatasan tenaga ahli, belum meratanya penggunaan material konstruksi ramah lingkungan, serta tingginya biaya penyesuaian bangunan lama atau retrofitting juga menjadi hambatan.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya data terpadu mengenai penerapan dan sertifikasi bangunan gedung hijau di Batam.
Padahal, keberadaan regulasi dan sistem pemantauan sangat penting untuk memastikan penerapan bangunan hijau berjalan secara terukur.
Secara nasional, salah satu landasan regulasi yang mengatur penilaian kinerja bangunan gedung hijau adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021.
61 Bangunan di Batam Berminat Terapkan Konsep Hijau
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, peluang pengembangan bangunan hijau di Batam mulai terlihat.
