Apabila data telah akurat, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan berdasarkan tingkatan desil secara lebih tepat.
Gus Ipul mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk masyarakat pada desil 1 dan 2. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk masyarakat pada desil 1 hingga 4.
Data Desil Jadi Perhatian dalam Wacana Pembatasan Pertalite
Persoalan validitas data desil juga menjadi perhatian dalam pembahasan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite masih dalam tahap kajian atau exercise.
Menurut Bahlil, validitas data desil menjadi salah satu faktor penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ujar Bahlil.
Belakangan, sejumlah warga mengeluhkan status mereka yang masuk ke dalam desil 9 maupun 10. Mereka menilai kondisi finansial yang dimiliki tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sebagaimana klasifikasi kelompok tersebut.
Keluhan tersebut mencuat seiring dengan wacana pembatasan akses BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Data DTSEN menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pemutakhiran dan validasi data agar kebijakan maupun program bantuan dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran.
SUMBER: CNN INDONESIA
