Integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsegmen pengguna, baik ruma tangga, usaha kecil, hingga kawasan industri, menjadi hal yang sangat penting.
Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional.
Amsakar menambahkan, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung upaya integrasi tersebut melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung. Tentunya disamping itu, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tutup Amsakar.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, Kota Batam memiliki potensi yang kuat sebagai pelaksanaan pilot project pengembangan jargas.
Sebab, Kota Batam didukung kondisi geografis berupa wilayah kepulauan yang relatif terbatas. Sehingga, melalui Jaringan Gas memudahkan pengendalian jaringan dan meminimalkan risiko kebocoran distribusi.
“Kota Batam juga mempunyai karakteristik calon pelanggan yang sebagian besar telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemanfaatan jaringan gas,” katanya.
Sehingga kata Elen, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pilot project Jaringan Gas, diperlukan dukungan dan sinergi dari Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Khususnya dalam aspek perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi lintas sektor, agar program dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan,” imbunya.
Turut hadir dalam pembahasan, sejumlah perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Pertamina, PGN, Ditjen Migas Kemen. ESDM, SKK Migas, PPN, Pemerintah Kota Batam. (CM)
