“Biaya hidup dan operasional harian terus meroket, tetapi pendapatan kami dipatok mati pada standar harga satu dekade lalu. Ruang gerak kami untuk sekadar menjaga kualitas pelayanan atau merawat fasilitas pangkalan menjadi sangat terbatas. Marginnya sudah habis tergerus inflasi,” keluhnya dengan nada getir.
Lebih lanjut, tantangan pangkalan kini semakin kompleks dengan adanya tuntutan administrasi pencatatan digital menggunakan KTP atau KK lewat aplikasi Subsidi Tepat milik Pertamina.
Meski langkah ini sangat didukung untuk memastikan subsidi tepat sasaran, proses validasi dan manajemen antrean warga menuntut waktu serta tenaga ekstra dari pengelola pangkalan tanpa adanya kompensasi margin yang sepadan.
Melalui momentum ini, pangkalan di kawasan Jalan Ir. Sutami berharap Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) segera melakukan evaluasi dan peninjauan langsung ke lapangan.
Para pelaku usaha menilai, penyesuaian HET ke angka yang lebih rasional—seperti yang telah sukses diterapkan di wilayah tetangga seperti Kota Batam (Rp21.000)—menjadi satu-satunya solusi konkret agar pangkalan resmi di lini terdepan tidak gulung tikar, sekaligus memastikan mata rantai pasokan gas subsidi bagi masyarakat kecil tetap aman dan terjaga. (Red)
