‘Blankspot’ di Kepri Jadi Perhatian Serius Wagub Nyanyang Haris Pratamura

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura

IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA – Kondisi lemahnya sinyal di daerah yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang menyebabkan blankspot, serta Pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) hingga transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat, perkembangan teknologi yang terus bertumbuh secara siginifikan membutuhkan peningkatan infrastruktur jaringan yang maksimal. Sehingga bisa menunjang beragam kebutuhan teknologi informasi saat ini.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri telah berkoodinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) guna mengatasi blankspot tersebut.

“Kami sudah mendatangi Kemkomdigi guna mengatasi hal tersebut. Dan alhamdulillah mendapatkan respon dan sinyal positif,” tegas Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura saat ditemui KE Group di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada Selasa (29/7/2025) siang.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura

Nyanyang juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengidentifikasi titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten. Diantaranya Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.

Selain itu, beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori 3T juga membutuhkan prioritas penanganan, termasuk juga Tambelan, Dabo, dan Lingga.

“Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk menambah BTS-BTS di wilayah tersebut. Sehingga penerapan serta transaksi QRIS di wilayah Kepri bisa semakin maksimal,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, transaksi QRIS di Kepri diketahui mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dimana pada tahun 2024, jumlah volume transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar 33,9 juta transaksi atau tumbuh 117,34% (yoy).

Adapun total volume transaksi per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 29,29 juta transaksi atau mencapai 58,52% dari target 2025 (50 juta transaksi)

Dari sisi nominal, pada tahun 2024 nominal transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar Rp5,03 triliun atau tumbuh 123,29% (yoy). Adapun nominal transaksi per akhir Juni 2025 sebesar Rp4,10 Triliun atau tumbuh 107,65% (yoy).

Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki QRIS dalam mendukung transaksi ekonomi di era digital.

Kondisi ini pun mendapatkan apresiasi luar biasa dari Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepri sangat luar biasa.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepri sangat mengapresiasikan apa-apa saja program kerja BI Kepri dalam mendukung penuh kegiatan UMKM. Terutama dalam digitalisasi pembayaran melalui QRIS.

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard

“Kami bangga dan sangat mengapresiasikan apa yang sudah dilakukan BI Kepri. Khususnya dalam mendorong UMKM di Kepri terus maju dan berkembang melalui QRIS,” Tegas Nyanyang saat ditemui awak media di Jakarta pada Selasa (29/7/2025) pagi.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BI Kepri guna menyamakan program kerja di Pemprov Kepri dengan BI Kepri melalui beberapa program kerja.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan BI Kepri melalui even-evennya. Yang tentunya bisa memajukan UMKM yang ada di Kepri, ” tegasnya.(iman)

Pos terkait