“Kami ingin Bintan menjadi kompetitif dan berkembang pesat, sejalan dengan fokus pemerintah pada hilirisasi dan ketahanan energi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Kadin Karimun, Afrijal. Ia berharap Kabupaten Karimun memperoleh status FTZ menyeluruh agar mampu mengejar ketertinggalan dari Batam.
Menurutnya, Karimun memiliki potensi besar sebagai pusat industri hilirisasi serta kawasan ketahanan energi. Dengan status FTZ, investasi diyakini akan meningkat, industri lokal lebih bergairah, dan penciptaan lapangan kerja semakin luas.
“Kami ingin berkembang seperti Batam. Karimun memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat hilirisasi dan energi,” katanya.
Kadin menilai pemerintah perlu segera merespons usulan tersebut guna menciptakan ekosistem industri terintegrasi di Kepulauan Riau. Keempat wilayah—Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang—dinilai memiliki keunggulan berbeda yang saling melengkapi.
Batam selama ini dikenal sebagai pusat kawasan industri dan manufaktur, sementara Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dinilai memiliki potensi besar untuk hilirisasi sumber daya, pengembangan energi, industri jasa, serta perdagangan.
Dengan integrasi kawasan, Kepulauan Riau berpotensi menjadi klaster industri dan logistik strategis yang mampu menarik investasi global serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional.
Sementara itu, Ketua Kadin Tanjungpinang, Ade Angga, menambahkan bahwa Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi telah mengalami kemajuan pesat di sektor jasa dan perdagangan.
Ia menilai status FTZ menyeluruh akan mempercepat pertumbuhan tersebut, terutama dalam pengembangan energi terbarukan. Wilayah yang masih luas dinilai sangat potensial untuk proyek energi hijau di masa depan.
“Tanjungpinang bisa menjadi pusat industri hilirisasi dan ketahanan energi. Potensi pasar energi terbarukan di wilayah ini sangat besar,” ujarnya.
Selain mendorong status FTZ, ketiga Kadin juga mengusulkan agar pengembangan kawasan dipimpin oleh figur profesional setingkat menteri untuk badan pengelola di Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Mereka berharap koordinasi langsung berada di bawah Menko Perekonomian agar kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Jika terealisasi, perluasan FTZ di Kepulauan Riau diyakini mampu mempercepat hilirisasi, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia. (Iman)
