KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko mengatakan, impor liquefied natural gas (LNG) belum mendesak.
Menurut dia, hingga saat ini produksi gas dalam negeri yang mencapai 6.600 MMSCFD masih memenuhi permintaan domestik.
Ia mengatakan PGN akan fokus memaksimalkan LNG yang diproduksi di dalam negeri. “Yang disalurkan ke domestik berkisar 3.300 hingga 3.500 MMSCFD. Secara total suplai itu masih cukup. Itu yang jadi prioritas,” kata Arief saat ditemui usai acara diskusi CNBC coffee morning di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).
Meski demikian, Arief menyebutkan masalah fundamental dalam pemanfaatan LNG yakni distribusinya tidak merata. Kendala tersebut, ia melanjutkan, terjadi karena masih kurangnya infrastruktur pipa LNG yang menghubungkan ke pusat industri yang membutuhkan.
“Sekarang permintaan lebih tinggi, tapi distribusinya tidak seimbang. Terjadi mismatch antara tempat produksi dan lokasi yang membutuhkan,” kata Arief.
Untuk itu, kata dia, PGN berencana akan membangun infrastruktur untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang saat ini belum tersambung, baik melalui pipa (pipeline) maupun metode di luar pipa (beyond pipeline).
Untuk beyond pipeline, ujar dia, PGN sudah punya Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk menampung LNG dan bisa tersambung ke jaringan pipa.
“FSRU kami ada di Teluk Lamong, kemudian juga ada fasilitas Arun Gas. Intinya, kerja PGN adalah menghubungkan produsen gas dari wilayah timur hingga ke barat Indonesia,” kata Arief.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Indonesia membuka peluang untuk memperbesar volume sejumlah komoditas impor dari Amerika Serikat, termasuk produk migas.
Wacana ini mencuat di tengah negosiasi antara kedua negara pasca pengumuman tarif bea masuk oleh Presiden AS Donald Trump.
Airlangga mengaku juga sudah berdiskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ihwal rencana tersebut. Dia pun memastikan rencana peningkatan impor tersebut tidak menambah beban keuangan negara.
“Ini tidak menambah, tetapi realisasi pembelian, switch. Jadi, tidak mengganggu APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” ujar Airlangga pada 11 April lalu. (**)
