KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Sengkarut regulasi di sektor pelayaran dan pelabuhan Batam dinilai semakin mengganggu kelangsungan industri maritim yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Dalam pertemuan strategis yang digelar Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Kota Batam bersama sejumlah asosiasi maritim, para pelaku usaha sepakat bahwa tumpang tindih kebijakan antarinstansi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efisiensi bisnis pada MInggu (5/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai asosiasi penting seperti Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), serta para pengusaha dan tokoh maritim Kota Batam.
Ketua ALMI Batam, Osman Hasyim, menegaskan bahwa saat ini pelaku usaha maritim tengah dihadapkan pada dualisme kebijakan yang saling bertentangan. Akibatnya, proses operasional di pelabuhan menjadi tidak sinkron dan rawan pelanggaran hukum.
“Industri maritim adalah urat nadi perekonomian Batam. Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Osman.
