Sementara itu, Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Kepri, Tatik Manikowati, menilai kasus ini menambah tantangan bagi pelaku usaha perjalanan wisata yang selama ini berupaya membangun kembali citra pariwisata daerah.
Ia menegaskan, mendatangkan wisatawan mancanegara bukanlah hal mudah. Pelaku industri telah berjuang mempromosikan Batam sebagai destinasi yang ramah wisatawan. Namun, munculnya dugaan pungli justru berpotensi merusak upaya tersebut.
Tatik menyebut pelaku usaha pariwisata saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keberadaan agen perjalanan tidak berizin. Dengan adanya dugaan gangguan dari oknum petugas, beban industri semakin bertambah.
Karena itu, pihaknya meminta imigrasi Batam segera memberikan klarifikasi terbuka agar ketidakpastian tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan pasar internasional.
Sebagaimana diketahui, Batam merupakan salah satu gerbang utama pariwisata Indonesia di wilayah barat. Ketergantungan terhadap kunjungan wisman, khususnya dari Singapura, membuat stabilitas citra destinasi menjadi faktor vital bagi ekonomi daerah.
Penurunan kunjungan wisatawan berpotensi berdampak pada okupansi hotel, penurunan transaksi pusat perbelanjaan, berkurangnya perjalanan kapal feri, hingga melemahnya pendapatan pelaku UMKM.
Selain itu, sektor transportasi laut dan udara yang melayani rute internasional juga dapat terdampak apabila kepercayaan wisatawan menurun.
Pelaku industri berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak cepat menangani isu ini secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap oknum, perbaikan layanan, serta strategi komunikasi global dinilai menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
Jika penanganan dilakukan secara tegas dan transparan, pelaku usaha optimistis kepercayaan wisatawan dapat pulih dan kinerja pariwisata Kepri kembali tumbuh dalam waktu relatif cepat. (Iman)
