“Kita sering menemukan pelaku UMKM yang sebenarnya layak mendapatkan akses pembiayaan seperti KUR, tetapi tidak lolos karena terbentur catatan kredit akibat pinjaman online. Ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan pinjaman online yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada buruknya rekam jejak kredit masyarakat di sistem keuangan nasional. Hal ini pada akhirnya menyulitkan masyarakat sendiri ketika membutuhkan pembiayaan produktif dari lembaga keuangan resmi.
Selain itu, Firmansyah menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK dalam membangun kesadaran finansial di tingkat keluarga. Dengan jaringan organisasi yang menjangkau hingga lingkungan terkecil masyarakat, PKK dinilai mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, maka informasi tersebut akan menyebar hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri), Sinar Danandjaya, menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.
Menurutnya, saat ini berbagai produk dan layanan keuangan semakin mudah diakses masyarakat melalui platform digital. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi munculnya aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
“Karena itu, masyarakat harus semakin cerdas dan kritis dalam memilih layanan keuangan. Pastikan lembaga yang menawarkan investasi atau pinjaman telah terdaftar dan diawasi oleh OJK,” kata Sinar.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal, seperti iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat serta proses pinjaman yang terlalu mudah tanpa analisis kemampuan bayar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, serta berbagai organisasi masyarakat seperti PKK menjadi kunci dalam memperluas jangkauan literasi keuangan hingga ke tingkat keluarga.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat tidak hanya memahami produk keuangan yang legal, tetapi juga mampu menjadi agen literasi yang menyebarkan pemahaman tersebut kepada lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, OJK Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan pemaparan mengenai berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia di Indonesia. Peserta turut dibekali pemahaman mengenai ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang kerap menyasar masyarakat melalui berbagai modus.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen literasi keuangan yang mampu menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang bijak, aman, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Kota Batam, OJK, dan Tim Penggerak PKK diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus melindungi warga dari berbagai praktik keuangan ilegal yang dapat merugikan perekonomian keluarga maupun daerah. (***)
