Wahyu meminta pelaku usaha maupun organisasi profesi untuk menegakkan aturan secara tegas. Menurutnya, sanksi berjenjang harus diberlakukan bagi pramuwisata yang terbukti melanggar.
“Pertama tentu diberi teguran dulu supaya tidak mengulangi. Tapi kalau sudah ditegur dan tetap melakukan, saya kira langkah yang tepat adalah diminta mengundurkan diri,” ujarnya.
Langkah tegas tersebut dinilai perlu untuk menjaga integritas layanan wisata Batam yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan Malaysia, Singapura, dan pasar Asia lainnya.
Selain menyoroti perilaku oknum, Wahyu turut menyinggung aturan internal Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri yang dinilai masih menimbulkan polemik di kalangan anggota. Menurutnya, organisasi profesi seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menambah beban.
“Kalau ada aturan di HPI Kepri yang sekiranya merugikan anggota, itu harus direvisi. Buat aturan baru. Jangan sampai ada satu pun aturan yang merugikan anggota,” tegasnya.
Wahyu menekankan pentingnya regulasi yang adaptif agar sesuai dengan dinamika industri pariwisata yang bergerak cepat. HPI Kepri diminta membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan internalnya.
“Organisasi harus menampung aspirasi seluruh anggotanya secara adil dan proporsional. Itu prinsip dasar,” lanjutnya.
DPRD Kepri menilai bahwa pembenahan manajemen pramuwisata dan regulasi internal menjadi bagian penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai destinasi utama di Indonesia. Kota ini sedang bersaing ketat dengan Johor Bahru, Singapura, dan destinasi negara tetangga lainnya yang terus berbenah dalam layanan wisata.
Polemik semacam ini dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan wisatawan maupun mitra usaha dari luar negeri.
“Kepri ini hidup dari sektor jasa. Kalau ekosistem pariwisata terganggu, dampaknya langsung terasa ke ekonomi,” kata Wahyu.
Ia berharap persoalan ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran untuk memastikan industri pariwisata Batam tetap tumbuh sehat, profesional, dan berdaya saing. (Iman Suryanto)
