Sementara itu, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai forum seperti ini memberi ruang bagi daerah untuk menyampaikan pengalaman, kendala, dan rekomendasi secara langsung.
“Forum seperti ini sangat strategis karena memberi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan pusat bisa lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujarnya.
Amsakar juga menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan mengurai persoalan teknis akibat tumpang tindih kewenangan.
“Kami punya 31 kawasan industri, tapi pengawasannya ada di provinsi. Begitu juga SMA yang padat di kota, tapi kewenangannya bukan di kami, melainkan provinsi. Ini bukan soal benturan, tapi bagaimana kita mencari solusi yang tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amsakar mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat yang mendorong evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap, hasil dari rakor ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif, termasuk dalam pengalokasian dana.
“Sudah saatnya pengalokasian dana memperhatikan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antarpemerintah, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan guna mendukung pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.(**)
