Keluhan juga datang dari kalangan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri namun masih berdomisili di Batam. Dewi Anggraini mengatakan fuel surcharge membuat biaya pendidikan tidak langsung ikut naik.
“Orang tua sudah bayar kuliah dan biaya hidup. Sekarang transportasi juga mahal. Kalau pulang terlalu sering, pengeluaran jadi membengkak,” katanya.
Sebagaimana diketahui, kenaikan biaya transportasi lintas negara tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memicu efek domino terhadap ekonomi Batam secara keseluruhan. Banyak pekerja yang memperoleh penghasilan dari luar negeri namun membelanjakan uangnya di Batam.
Ketika biaya transport meningkat, daya beli masyarakat berpotensi menurun karena sebagian pendapatan dialihkan untuk menutup ongkos perjalanan. Dampaknya dapat dirasakan sektor UMKM, ritel, hingga jasa.
Pengeluaran tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan membuat masyarakat harus menyesuaikan gaya hidup. Sebagian memilih mengurangi perjalanan, menekan konsumsi, hingga menunda kebutuhan sekunder.
Selain besaran biaya, warga juga menyoroti transparansi perhitungan fuel surcharge. Mereka berharap operator kapal memberikan informasi yang jelas dan konsisten mengenai alasan kenaikan serta mekanisme penyesuaian tarif.
Beberapa penumpang mengaku kerap mengetahui besaran biaya tambahan hanya saat membeli tiket, sehingga sulit membuat perencanaan keuangan jangka panjang.
Masyarakat berharap adanya evaluasi kebijakan fuel surcharge agar lebih berpihak pada penumpang, khususnya pekerja komuter yang rutin bepergian setiap bulan. Usulan seperti tarif khusus pekerja lintas negara hingga skema subsidi transportasi mulai disuarakan.
Warga menilai mobilitas lintas negara dari Batam tidak hanya kebutuhan individu, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi kawasan. Karena itu, kebijakan tarif transportasi dinilai perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. (Iman Suryanto)
