Ketua KJK, Ady Indra Pawennari, menegaskan bahwa keputusan mundur dari PWI bukan langkah emosional, melainkan hasil pertimbangan matang akibat semakin sempitnya ruang untuk berkarya.
“Kami sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkreasi. Kami benar-benar dibungkam untuk membuat kegiatan positif bagi rekan-rekan seprofesi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, KJK sebelumnya telah menyiapkan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis, termasuk pembiayaan dan fasilitas pelaksanaan. Namun, upaya tersebut tidak mendapat ruang setelah muncul tuntutan pembubaran komunitas.
Senada, Wakil Ketua KJK, Novianto, menilai hasil rekonsiliasi tidak sejalan dengan semangat penyelesaian dualisme organisasi yang sebelumnya disampaikan PWI Pusat.
Menurutnya, tidak pernah ada penolakan terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kepri, Saibansah Darnadi. Persoalan yang terjadi hanya berkaitan dengan keinginan wartawan untuk tetap berkegiatan melalui KJK.
“Di Kepri tidak ada anggota yang tidak mengakui kepemimpinan. Kami hanya ingin tetap berkarya melalui KJK yang tidak berbadan hukum dan sesuai AD/ART,” ujarnya.
Wakil Ketua KJK lainnya, Richard Nainggolan, menambahkan bahwa keputusan keluar dari PWI diharapkan memberi keleluasaan bagi komunitas untuk menjalankan program peningkatan kompetensi dan kegiatan sosial.
“Kami ingin membesarkan KJK agar semakin banyak memberi manfaat. Jalan terbaik adalah mengundurkan diri,” katanya.
Sebagai bentuk pengunduran diri, para anggota menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI yang kemudian dikirim ke Kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan serentak di Batam dan Tanjungpinang.
Dengan mundurnya Socrates—figur yang pernah memimpin PWI Kepri di masa awal berdirinya—gelombang pengunduran diri ini dinilai menjadi sinyal kuat adanya ketidaksepahaman mendasar terkait arah organisasi dan ruang berkarya bagi para wartawan di daerah.(***)
