Hendry menilai penyusunan RUU Kawasan Industri harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat persoalan industri dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari aspek lain seperti logistik, infrastruktur, tata kelola kawasan, hingga kepastian investasi.
Masukan dari Batam tersebut, kata dia, akan menjadi bagian dari proses “belanja masalah” Komisi VII DPR RI sebelum merumuskan ketentuan dalam RUU Kawasan Industri.
“RUU ini harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi kawasan industri dan pelaku usaha,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi yang dibangun nantinya harus mampu menciptakan iklim industri yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Komisi VII DPR RI berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan solusi regulatif terhadap berbagai hambatan yang selama ini dihadapi kawasan industri di Indonesia.
