“Deviasi yang sangat besar ini mencerminkan rendahnya aktivitas produksi dan penjualan aktual sepanjang tahun berjalan, seiring melemahnya permintaan dan tekanan harga di pasar,” jelasnya.
Ady menegaskan bahwa rendahnya realisasi produksi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban fiskal. Menurutnya, selisih antara rencana dan realisasi penerimaan daerah murni disebabkan oleh tidak tercapainya asumsi produksi yang menjadi dasar perhitungan target penerimaan tahun 2025.
“Dengan kata lain, kendala yang kami hadapi bersifat struktural dan pasar, bukan persoalan administrasi atau kepatuhan perusahaan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Ady berharap Komisi III DPRD Kepri yang membidangi sektor pertambangan dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mendorong peninjauan ulang HPM Pasir Kuarsa.
Ia menilai, kebijakan harga patokan yang terlalu tinggi justru berpotensi menekan daya saing industri daerah dan menghambat pemulihan produksi.
Meski berada dalam kondisi sulit, Ady menekankan bahwa PT MMI tetap menunjukkan komitmen terhadap kontribusi fiskal. Dari aktivitas penjualan yang berhasil direalisasikan, perusahaan mencatatkan setoran kepada negara dan daerah sebesar Rp2.678.654.620.
Kontribusi tersebut berasal dari Pajak Daerah, Pajak Opsen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Barang, PNBP Jasa Angkutan Laut, serta Pajak Penghasilan (PPh) ekspor.
“Nilai tersebut belum termasuk pajak dan penerimaan non-pajak lain yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan,” ungkap Ady.
Sebelumnya, Ady yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) telah menemui Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk melaporkan secara langsung perkembangan dan tantangan industri pasir kuarsa di Kepri.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur memberikan respons yang baik dan mau mendengarkan keluhan pengusaha. Ini pertanda positif bagi keberlanjutan investasi di Kepri,” ujarnya.
