Selain penurunan tingkat hunian, pembatalan kegiatan juga mulai terjadi. Salah satu yang terbaru, kata Yoyok, adalah pembatalan agenda dari rombongan DPRD Kalimantan Barat yang sebelumnya direncanakan berlangsung di hotel tersebut.
“Cancel pasti ada, salah satunya dari perjalanan DPRD Kalimantan Barat. Ini menunjukkan dampaknya memang nyata,” tambahnya.
Menurut Yoyok, selama ini sektor pemerintahan menjadi salah satu penyumbang utama okupansi hotel melalui kegiatan rapat, pelatihan, dan perjalanan dinas. Dengan adanya pembatasan, kontribusi tersebut menurun signifikan.
Untuk bertahan di tengah kondisi tersebut, pihak hotel mulai melakukan berbagai strategi adaptasi. Salah satunya dengan mengembangkan layanan baru di luar bisnis utama.
“Kami sekarang lebih memaksimalkan revenue dari sektor lain, seperti menawarkan layanan outside catering, baik buffet maupun box, ke instansi pemerintah dan perusahaan,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pembatasan tersebut, atau setidaknya tidak diberlakukan secara menyeluruh.
“Harapannya kebijakan ini bisa dikaji ulang. Kalau pun dibatasi, jangan sampai 100 persen. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk keberlangsungan industri pariwisata,” tutup Yoyok.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor perhotelan di Batam yang selama ini cukup bergantung pada aktivitas pemerintahan, di tengah upaya pemulihan industri pariwisata.(iman)
