Bahkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, telah dibentuk forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai wadah koordinasi program CSR. Tugas pokok dari Forum ini adalah memastikan setiap program lebih terarah, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa program nyata lainnya, tegas Wicaksono lagi, adalah dukungan fasilitas sekolah, penyediaan peralatan kesehatan, bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan, hingga pelatihan kewirausahaan untuk generasi muda.
Bahkan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan agar pendidikan migas masuk dalam agenda CSR, sehingga anak-anak daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke industri strategis ini.
Sebagaimana diketahui, kontribusi sektor hulu migas juga hadir melalui penerimaan fiskal. Kabupaten Natuna, misalnya, menerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp84 miliar dari total Rp185 miliar pada 2025.
Selain itu, tonggak baru dicapai ketika BUMD Kepri resmi mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Northwest Natuna, yang memastikan daerah ikut menikmati keuntungan langsung dari eksploitasi sumber daya alam.
Di Kota Batam, multiplier effect terlihat jelas dari tumbuhnya industri penunjang migas. Kota ini menjadi basis penting bagi galangan kapal dan pabrik komponen migas. Salah satunya adalah pabrik pipa seamless pertama di Indonesia yang kini mampu memproduksi 30.000 ton per tahun, dengan target naik menjadi 70.000 ton pada akhir 2025. Produk pipa ini digunakan langsung dalam pengeboran sumur migas di berbagai blok nasional.
Galangan kapal Batam juga menjadi lokasi konversi kapal tanker menjadi Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Marlin Natuna, yang dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga kerja Indonesia.
Wicaksono menegaskan, multiplier effect industri hulu migas di Provinsi Kepri hadir dalam berbagai lapisan. Di tingkat makro, ia menopang pertumbuhan ekonomi daerah di atas rata-rata nasional. Di tingkat fiskal, meningkatkan penerimaan daerah melalui DBH dan PI.
