“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat ketahanan pangan.
Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan ekosistem pangan melalui inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional, provinsi ini juga menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan baru dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Terdapat tiga pembaruan utama dalam GPIPS, yaitu penguatan sisi hulu untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
Program GPIPS Wilayah Sumatera juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Kesepakatan tersebut mencakup penguatan stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan nasional, peningkatan ketahanan pangan berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan temuwicara bersama petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk distribusi komoditas antarwilayah.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang akan dilanjutkan di wilayah lain, termasuk Jawa, Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem, peningkatan efisiensi logistik, serta penguatan rantai pasok nasional.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi disparitas harga antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berkelanjutan.(***)
