KABAREKONOMI.CO.ID, TANJUNGPINANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat perluasan akses keuangan sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepri Tahun 2026 yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, OJK mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan Provinsi Kepri telah mencapai 98,43 persen dan menempati peringkat ketiga nasional. Sementara indeks literasi keuangan mencapai 78 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69 persen dan menempatkan Kepri dalam lima besar nasional.
Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat Kepri terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Namun, OJK menilai penguatan literasi, kualitas akses pembiayaan, serta pemerataan layanan keuangan masih perlu terus ditingkatkan.
Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, menegaskan bahwa penguatan akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama melalui optimalisasi pembiayaan bagi sektor produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif selama periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai Rp47.573,45 triliun atau rata-rata Rp9.514,69 triliun setiap tahun.
Kebutuhan pembiayaan tersebut bersumber dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta masyarakat.
