Dalam kesempatan yang sama, Lazuardi juga menyayangkan sejumlah pernyataan dari tokoh pariwisata Buralimar serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, yang menurutnya tidak berdasar dan cenderung menyudutkan HPI.
“Dari mana, kapan, siapa, dan disebut sudah (penyerobotan tamu travel agent) lama terjadi. Jangan sampai menggiring opini yang berdampak pada HPI,” kata Lazuardi. Ia mengaku keberatan atas pernyataan tersebut karena dinilai merugikan organisasi.
Meski begitu, HPI Batam memilih tidak berburuk sangka. Dalam waktu dekat, HPI berencana menemui Buralimar untuk meminta klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi fitnah.
“Kami akan sowan ke Pak Buralimar. Takutnya beliau dikompori oleh seseorang,” ujarnya.
HPI juga berencana bersilaturahmi dengan Surya Wijaya yang dinilai kerap menyampaikan pernyataan negatif terhadap HPI.
“Kami tidak pernah mengganggu organisasi lain. Setiap warga negara berhak berserikat dan berorganisasi, tapi jangan menghancurkan organisasi kami,” tegas Lazuardi.
Terkait pernyataan anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, HPI Batam akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, bahkan membuka peluang rapat dengar pendapat (RDP).
Ia mengingatkan bahwa pada tahun ini Batam dijadwalkan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HPI. Menurutnya, polemik yang berkembang dapat berdampak luas terhadap citra Batam dan sektor pariwisata.
“Jangan sampai hal-hal seperti ini mencoreng organisasi dan Kota Batam. Dampak Munas ini sangat besar bagi hotel dan pariwisata,” ujarnya.
Lazuardi juga membantah tudingan adanya pembatasan penambahan anggota HPI. Ia menegaskan, seleksi dilakukan semata-mata untuk menjaga profesionalisme profesi pramuwisata.
“Kalau ada pengaturan teknis penerimaan, itu agar profesi ini tetap berjalan secara bertanggung jawab dan profesional. Tidak semua orang bisa langsung menjadi anggota,” katanya.
