Saat ini, anggota HPI Batam berjumlah sekitar 319 orang dari berbagai divisi bahasa. Untuk menjadi anggota, calon pramuwisata wajib memiliki sertifikasi resmi yang masih berlaku, seperti dari BNSP, kemudian melalui proses verifikasi dan pelatihan yang mencakup skill, pengetahuan, dan attitude.
“HPI adalah organisasi yang terstruktur, profesional, dan mandiri. Kami menghidupi organisasi dari iuran anggota, bukan bergantung pada pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatra HPI, Deni Rade Situmeang, menegaskan organisasi tidak akan membela anggota yang terbukti bersalah.
“Oknum yang diduga melanggar kode etik sudah ditindak dengan penarikan sementara kartu anggota. Tidak boleh bekerja mengatasnamakan HPI sampai proses selesai,” jelas Deni.
Ia menambahkan, sidang kode etik akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Deni juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk mengambil panggung dengan menyebarkan informasi yang tidak valid.
“Makanya ketua DPC agak berapi-api. Termasuk ada rencana somasi,” ujarnya.
Deni berharap media turut menjaga pemberitaan yang berimbang dengan melakukan konfirmasi kepada asosiasi. Ia menegaskan HPI merupakan organisasi besar yang tersebar di 38 provinsi dengan sekitar 12 ribu anggota di seluruh Indonesia.
“Di mana-mana butuh guide, guide butuh travel, travel juga butuh guide. Take and give,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pengawas HPI Provinsi Kepri, Abdi Natigor Simatupang, berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi simpang siur dan konsumsi negatif masyarakat.
“Sampai hari ini HPI belum pernah menerima keluhan keras dari wisatawan. Alhamdulillah, wisatawan terlayani dan puas,” ujarnya.
Menurut Abdi, penanganan cepat terhadap dugaan pelanggaran etika merupakan bukti konsistensi HPI dalam menegakkan aturan.
“Kalau salah, tidak akan kami bela. Selama menunggu bukti, anggota dinonaktifkan sementara. Ini bentuk komitmen kami pada kode etik,” katanya.
Ke depan, Abdi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem pariwisata Kepulauan Riau. Ia menegaskan HPI terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dari media.
“Masih banyak yang perlu dibenahi dalam pariwisata Kepri, mulai dari infrastruktur hingga ekosistemnya. Jika ada persoalan, mari disalurkan melalui organisasi atau pemerintah,” pungkasnya. (***)
