KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melalui konferensi daring pada Kamis (11/12/2025). Rakornas tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, menjaga stabilitas harga, serta mempersiapkan layanan publik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Usai rakor, Firmansyah menyampaikan bahwa Mendagri memberikan sejumlah instruksi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah. Salah satu sorotan utama ialah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem, seperti banjir, angin kencang, hingga kebakaran.
“Mendagri mengingatkan bahwa kesiapsiagaan harus diperkuat. Setiap kecamatan wajib memiliki minimal satu pos dan dua unit mobil pemadam kebakaran, sesuai Permendagri Nomor 123 Tahun 2018,” jelas Firmansyah.
Secara nasional, pada 2024 telah tersedia 1.009 pos dan 14.574 unit mobil pemadam kebakaran, namun Mendagri menilai penguatan di tingkat daerah tetap harus menjadi prioritas. Selain itu, ia meminta pemda meningkatkan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran di gedung-gedung berisiko tinggi, serta lebih selektif dalam penerbitan izin bangunan berdasarkan tingkat risiko.
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri juga menekankan pentingnya pengendalian harga pangan yang diprediksi mengalami tekanan menjelang libur panjang. Pemda diminta aktif memantau pergerakan harga, memastikan kelancaran distribusi, hingga menjamin stok bahan pokok tetap aman.
“Inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Daerah harus segera mengidentifikasi komoditas yang rawan naik harga,” ujar Firmansyah.
Mendagri turut mengeluarkan kebijakan khusus: larangan sementara bagi kepala daerah melakukan perjalanan luar daerah maupun luar negeri hingga 15 Januari 2026. Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk penegasan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayahnya masing-masing selama periode rawan akhir tahun.
“Keberadaan pimpinan sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi situasi mendesak,” tegas Firmansyah.
Di akhir rakor, Mendagri meminta seluruh daerah segera menyusun Rencana Operasi Terpadu Nataru, mencakup aspek pengamanan, kebencanaan, stabilitas pangan, hingga kesiapan layanan publik. Hal ini dinilai krusial mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat, potensi kepadatan kawasan wisata, serta kebutuhan penanganan darurat selama momen libur panjang.
“Rencana operasi ini penting sebagai pedoman bersama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru,” tutup Firmansyah. (***)
