KABAREKONOMI.CO.ID, DOMPAK – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan rencana pengajuan pinjaman dana sebesar Rp400 miliar kepada Bank Jabar Banten (BJB) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di tujuh kabupaten/kota di wilayah Kepri.
Namun demikian, realisasi pinjaman tersebut masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa saat ini proses administrasi masih berjalan di tingkat kementerian. Pemprov Kepri juga tengah melengkapi sejumlah dokumen tambahan yang menjadi persyaratan sebelum pinjaman dapat direalisasikan.
“Saat ini masih dalam proses di kementerian. Kita juga sudah berkoordinasi dan diminta melengkapi dokumen lagi. Nilai pinjaman yang diajukan sekitar Rp400 miliar,” ujar Ansar Ahmad sebagaimana dilansir Jawa Pos, Selasa (13/1/2026).
Ansar menjelaskan, awalnya Pemprov Kepri mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Riau Kepri (BRK). Namun rencana tersebut urung dilakukan karena proses penyusunan dewan direksi bank daerah tersebut belum rampung. Selain itu, kapasitas atau limit pinjaman BRK dinilai tidak mencukupi kebutuhan pembangunan Pemprov Kepri.
“Limit pinjaman di BRK hanya sekitar Rp50 miliar. Jumlah itu tidak cukup untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang saat ini mendesak,” jelasnya.
Atas pertimbangan tersebut, Pemprov Kepri kemudian beralih mengajukan pinjaman ke Bank BJB yang dinilai memiliki kapasitas pendanaan lebih besar. Dana pinjaman tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembenahan dan pengembangan RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kepri.
Menurut Ansar, langkah pinjaman ini menjadi pilihan realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Tanpa dukungan pembiayaan tambahan, sejumlah proyek pembangunan berisiko tertunda.
