“Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
Sebelum menetapkan Bank BJB sebagai calon pemberi pinjaman, Pemprov Kepri sebenarnya telah menjajaki sejumlah alternatif pembiayaan. Beberapa di antaranya adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) serta Bank Riau Kepri Syariah.
Namun setelah melalui kajian mendalam, opsi pinjaman ke Bank BJB dinilai paling memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu relatif cepat.
Ansar menegaskan, dana pinjaman tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah.
“Pinjaman ini tidak digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, atau belanja pegawai. Semuanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah layanan kesehatan. Melalui pembenahan RSUD Raja Ahmad Tabib, Pemprov Kepri menargetkan peningkatan fasilitas medis serta ketersediaan tenaga dokter spesialis yang lebih lengkap.
Dengan demikian, masyarakat Kepri diharapkan tidak lagi harus berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri, seperti Malaysia, yang selama ini menjadi pilihan karena keterbatasan layanan kesehatan di daerah.
“Kalau fasilitas dan dokter spesialis sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke Malaysia dengan biaya besar,” pungkas Ansar.
Kebijakan pinjaman daerah ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah Kepulauan Riau secara berkelanjutan. (***)
