“Pemerintah harus mengutamakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan daripada aspek ekonomi semata,” tegas Osman. “Jika kesehatan terganggu dan lingkungan tercemar, biaya ekonomi jangka panjang jauh lebih besar.”
Meski tersimpan di dalam kontainer, limbah B3 memiliki potensi kebocoran atau kerusakan kemasan seiring waktu. Kondisi tropis, kelembaban, dan hujan deras dapat mempercepat korosi, meningkatkan risiko paparan pada pekerja pelabuhan hingga masyarakat sekitar.
Di sisi lain, penumpukan kontainer juga mengganggu aktivitas logistik, mempersempit ruang gerak pelabuhan, dan berpotensi meningkatkan biaya operasional.
Batam, yang digaungkan sebagai pusat logistik internasional, justru menghadapi hambatan dari hal yang seharusnya bisa diantisipasi melalui regulasi dan fasilitas sejak awal.
Para pemerhati lingkungan menilai pembangunan fasilitas pengolah limbah B3 merupakan kebutuhan mendesak. Fasilitas ini tak hanya menyelesaikan tumpukan kontainer saat ini, tetapi juga memberi kepastian bagi ribuan industri di Batam.
Dengan teknologi insinerasi modern dan sistem 3R industri, limbah tidak hanya dimusnahkan, tetapi juga diolah kembali sehingga bernilai ekonomis—praktik yang kini menjadi standar global dalam ekonomi hijau.
Masalah 856 kontainer limbah B3 ini seharusnya menjadi alarm keras. Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi, Batam ditantang untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan.
“Langkah pemerintah dalam penanganan masalah ini harus mengutamakan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan,” pungkas Osman. “Ekonomi bisa dikejar kapan saja, tetapi kesehatan dan lingkungan tidak bisa ditawar.”
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan otoritas pengelola kawasan. Apakah Batam akan memilih jalan cepat yang berisiko, atau jalur berkelanjutan yang mungkin lebih panjang tetapi lebih aman bagi masa depan? (Iman Suryanto)
