Sebagai contoh, konsumen dapat melihat dua produk yang ditampilkan berdampingan. Salah satu produk terlihat lebih murah karena menggunakan parameter tertentu, sementara produk lainnya tampak lebih mahal karena memiliki struktur biaya berbeda.
Jika platform hanya menampilkan satu angka tanpa memberikan konteks yang memadai, konsumen dapat memperoleh kesan bahwa produk pertama pasti lebih baik. Padahal, kesimpulan tersebut belum tentu benar.
Karena itu, prinsip transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness menjadi penting dalam penyelenggaraan agregasi jasa keuangan.
Agregator tidak cukup hanya memastikan data berasal dari sumber yang benar. Platform juga harus memastikan cara data diproses dan disajikan tidak menghasilkan persepsi yang menyesatkan bagi konsumen.
Lebih jauh, ketika algoritma digunakan untuk melakukan filtering atau ranking, algoritma tersebut juga menjadi bagian dari tata kelola. Penggunaan teknologi secara otomatis tidak berarti proses tersebut bebas dari tanggung jawab.
Apabila suatu algoritma menempatkan produk tertentu pada urutan teratas, harus terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat hubungan komersial antara PAJK dan penyedia produk, potensi konflik kepentingan juga harus dikenali dan dikelola.
Semakin besar peran teknologi dalam proses agregasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap governance atas teknologi tersebut.
Konflik kepentingan menjadi salah satu isu fundamental dalam model agregasi. Konsumen menginginkan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga jasa keuangan menginginkan produk dan nasabah yang menghasilkan bisnis. Sementara PAJK sebagai platform memiliki kepentingan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Ketiga kepentingan tersebut tidak selalu bertentangan, tetapi juga tidak otomatis sama.
Misalnya, sebuah produk memberikan imbalan komersial lebih tinggi kepada platform. Pertanyaannya, apakah produk tersebut kemudian memperoleh posisi yang lebih baik dalam hasil pencarian? Jika iya, apakah konsumen mengetahui adanya hubungan tersebut?
Persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan etika bisnis, tetapi juga menyangkut governance dan perlindungan konsumen.
Karena itu, pengaturan terhadap PAJK perlu dipahami sebagai upaya membangun mekanisme agar kepentingan komersial tidak mengalahkan kepentingan konsumen. Lembaga jasa keuangan juga bergantung pada kualitas informasi dan proses yang diberikan pihak ketiga.
Kualitas governance akan benar-benar diuji ketika terdapat insentif untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, tetapi berpotensi merugikan pengguna.
Dalam konteks tersebut, PAJK dapat menjadi bagian dari third-party risk dan operational risk dalam ekosistem jasa keuangan.
Hubungan antara PAJK dan LJK karena itu tidak cukup hanya dibangun berdasarkan kepentingan komersial. Hubungan tersebut juga perlu didukung standar pengelolaan risiko, kejelasan tanggung jawab, keamanan informasi, serta mekanisme pengawasan.
