KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan data statistik pengaduan masyarakat serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 di wilayah Kepulauan Riau.
Hasilnya, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi sekaligus mencatat capaian MCP yang cukup tinggi.
Hal tersebut diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Selasa (7/4/2026) di Aula Engku Hamidah, Lantai 5 Gedung Pemko Batam.
Berdasarkan pemaparannya san data KPK per 3 April 2026, total pengaduan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2023–2026 mencapai 34 laporan di tingkat provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, Batam mencatat angka paling tinggi dengan total 99 pengaduan.
Disusul oleh Kabupaten Bintan dengan 12 laporan, Kabupaten Lingga 8 laporan, Kabupaten Karimun 6 laporan, serta Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 5 laporan.
“Adapun Kabupaten Natuna mencatat 3 laporan, sementara Kota Tanjungpinang tidak terdapat pengaduan dalam periode tersebut,” jelasnya.
Selain statistik pengaduan, KPK juga mengungkap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 untuk Kota Batam.
