Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah serius memperbaiki tata kelola investasi di Batam. Sinkronisasi regulasi, percepatan perizinan, serta penguatan transparansi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan barat Indonesia.
Dengan koordinasi yang semakin erat antara KPK dan BP Batam, diharapkan hambatan birokrasi dapat dipangkas, peluang investasi baru terbuka, serta daya saing Batam sebagai kawasan perdagangan bebas semakin meningkat di tengah persaingan global. (Iman)
