Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Tidak hanya memperkuat keamanan digital, OJK juga memberikan perhatian terhadap praktik penagihan pinjaman online.
Dalam kegiatan yang sama, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Komitmen ini bertujuan memastikan proses penagihan berlangsung secara beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
Agusman menegaskan, praktik penagihan harus mengedepankan perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
OJK juga menekankan tanggung jawab penyelenggara fintech lending untuk memastikan seluruh proses penagihan oleh perusahaan jasa penagihan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip etika.
Melalui dua kebijakan tersebut, OJK berharap industri fintech lending semakin kuat dari sisi tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional.
Penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun industri pendanaan digital yang sehat, aman, berintegritas, serta berkelanjutan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi dapat terus terjaga. (***)
