KABAREKONOMI.CO.ID, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat koordinasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Kantor Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026) pagi.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kepri memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan MBG, terutama dari sisi koordinasi, ketersediaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Nyanyang mengatakan, Program MBG tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus kita kawal bersama agar tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nyanyang yang didampingi Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M., Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau yang juga Sekretaris Satgas Kepri.
Menurut dia, karakteristik Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan program. Distribusi bahan pangan dan makanan bergizi harus dipastikan dapat menjangkau masyarakat secara optimal, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Di sisi lain, Nyanyang melihat pelaksanaan MBG memiliki peluang besar untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha daerah.
“Kita juga ingin program ini memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Potensi bahan pangan lokal, UMKM, koperasi, petani, nelayan dan pelaku usaha lainnya harus dapat terlibat sehingga terjadi perputaran ekonomi di daerah,” katanya.
Ia menilai keterlibatan pelaku ekonomi lokal penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima MBG, tetapi juga oleh masyarakat yang berada dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.
Jika dikelola secara terintegrasi, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat membuka peluang pasar yang lebih stabil bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan hingga usaha mikro dan kecil.
Pemprov Kepri juga mendorong agar aspek kualitas dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Setiap tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi, perlu dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar memberikan manfaat. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, kualitas sumber daya manusia meningkat, dan pada saat yang sama ekonomi masyarakat kita ikut bergerak,” kata Nyanyang.
Pemprov Kepri berharap koordinasi lintas sektor yang dilakukan melalui Rakor tersebut dapat memperkuat implementasi MBG di wilayah Kepri.
Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui penguatan rantai pasok pangan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. (Iman)
