Sementara itu, dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai menunjukkan kinerja impresif di tingkat nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkannya di peringkat keempat nasional, dengan inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas bahkan mencapai 17,36 persen.
Bima juga menyoroti tren positif penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Dari sisi fiskal, menurutnya, Kepri memiliki kapasitas yang kuat, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama akibat dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta potensi kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya kontribusi daerah, termasuk Kepri, dalam mendukung target nasional keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Menurutnya, terdapat empat kunci utama menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Bima juga menyinggung pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya soliditas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bima juga menekankan penguatan implementasi program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta memastikan tata kelola program berjalan optimal, mulai dari rantai pasok, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memberikan dukungan melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan koperasi.
Menutup sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif.
“Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah, serta membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” pungkasnya.
Di akhir acara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun ukur 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. (***)
