Tiga aspek utama yang harus dipastikan adalah ketepatan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, pertukaran data dan informasi menjadi elemen penting dalam membangun sistem penjaminan yang kredibel.
LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Industri Asuransi
Dalam Juklak tersebut, mekanisme pertukaran data dirancang mencakup seluruh siklus penyelenggaraan Program Penjaminan Polis.
Cakupannya mulai dari tahap persiapan, pendaftaran kepesertaan, perkembangan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, kedua lembaga juga menetapkan focal point dan liaison officer sebagai penghubung koordinasi.
Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode penyampaian, batas waktu, hingga media pertukaran informasi. Sementara itu, hal-hal yang belum diatur dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi mengingatkan bahwa data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data harus menjadi perhatian utama.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, mekanisme pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
OJK menilai Program Penjaminan Polis akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang selama ini berjalan, mulai dari aspek permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Melalui sinergi OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan, persiapan program juga akan diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.
Dengan persiapan tersebut, Program Penjaminan Polis diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi pemegang polis serta memperkuat fondasi industri asuransi nasional.(**)
