Sarjito juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Tata kelola perdagangan yang baik diharapkan dapat mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Selain itu, penguatan transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
Kepada mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut mandat tersebut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
